LHOKSEUMAWE – Pemerintah Kota Lhokseumawe terus mendorong penguatan koordinasi dan sinergi lintas sektor dalam meningkatkan layanan kesehatan reproduksi serta penanganan Kekerasan Berbasis Gender (KBG). Komitmen tersebut diwujudkan melalui kehadiran Pemko Lhokseumawe dalam Rapat Koordinasi Layanan Kesehatan Reproduksi serta Penanganan Kekerasan Berbasis Gender yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), Jumat (18/9/2026), di Opproom Setdako Lhokseumawe.

Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam kegiatan tersebut diwakili oleh Plt. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Mirdha Ihsan, S.STP. Kehadiran pemerintah daerah menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi dan kerja sama dengan berbagai pihak, khususnya lembaga nonpemerintah, dalam mendukung penyediaan layanan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi serta perlindungan masyarakat dari kekerasan berbasis gender.

Rapat koordinasi ini menjadi forum untuk membahas berbagai aspek layanan kesehatan reproduksi dan penanganan KBG, dengan perhatian khusus terhadap kebutuhan pengungsi Rohingya dan masyarakat sekitar di Kota Lhokseumawe. Melalui forum tersebut, para pihak dapat memperkuat pemahaman bersama mengenai pentingnya layanan yang terintegrasi, responsif, dan memperhatikan kondisi serta kebutuhan kelompok masyarakat yang berada dalam situasi rentan.

Penguatan layanan kesehatan reproduksi merupakan bagian penting dalam mendukung pemenuhan hak kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, koordinasi antara pemerintah daerah, lembaga kemanusiaan, tenaga layanan, dan unsur terkait lainnya diperlukan agar kebutuhan penerima manfaat dapat ditangani secara tepat. Di sisi lain, penanganan kekerasan berbasis gender juga membutuhkan pendekatan yang mengedepankan perlindungan, penghormatan terhadap martabat manusia, serta dukungan yang sesuai bagi penyintas.

Kolaborasi yang dibangun melalui kegiatan ini diharapkan dapat memperjelas peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam pelaksanaan layanan. Sinergi antarlembaga menjadi salah satu faktor penting untuk mendukung mekanisme penanganan yang lebih terkoordinasi, termasuk dalam upaya mengidentifikasi kebutuhan, memperkuat rujukan layanan, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap bantuan dan perlindungan yang tersedia.

Pemerintah Kota Lhokseumawe menyambut baik pelaksanaan rapat koordinasi yang diinisiasi oleh MDMC tersebut. Kerja sama antara pemerintah daerah dan lembaga nonpemerintah dinilai memiliki peran dalam memperluas dukungan terhadap kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian, terutama dalam situasi yang memerlukan pelayanan kesehatan, pendampingan, dan perlindungan secara berkelanjutan.

Melalui penguatan sinergi ini, Pemko Lhokseumawe berharap koordinasi layanan kesehatan reproduksi dan penanganan KBG dapat terus dikembangkan secara terarah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama untuk mendukung pelayanan yang inklusif, meningkatkan perlindungan bagi masyarakat, serta memastikan kebutuhan kelompok rentan di Kota Lhokseumawe mendapatkan perhatian melalui kolaborasi berbagai pihak.