Wali Kota Lhokseumawe Dr. Sayuti Abubakar, S.H., M.H., memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di daerahnya berjalan sesuai kondisi serta kebutuhan masyarakat.

Hal itu disampaikan Sayuti saat bersama Tim Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) melakukan monitoring dan evaluasi sejumlah program serta infrastruktur pascabencana di Kota Lhokseumawe, Selasa (1/9/2026).

Kegiatan diawali dengan rapat koordinasi bersama Tim Satgas PRR Pusat dan tim pendamping lapangan di Aula Kantor Wali Kota Lhokseumawe. Pertemuan tersebut membahas perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi, khususnya penanganan infrastruktur serta sejumlah lokasi yang masih membutuhkan tindak lanjut.

Sayuti menegaskan, monitoring lapangan penting dilakukan agar proses pemulihan tidak sekadar berjalan secara administratif, tetapi benar-benar menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat terdampak bencana.

“Pemko Lhokseumawe telah melakukan revitalisasi waduk dan normalisasi saluran irigasi untuk pemulihan pascabencana. Kami mengapresiasi Satgas PRR dalam evaluasi dan monitoring ini agar proses pemulihan berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Sayuti.

Usai rapat, Sayuti bersama Satgas PRR dan Forkopimda Kota Lhokseumawe turun langsung meninjau sejumlah lokasi. Salah satunya Waduk Pusong di Kecamatan Banda Sakti yang memiliki luas sekitar 40 hektare dan berfungsi sebagai salah satu infrastruktur pengendali banjir.

Tim kemudian meninjau pembangunan hunian tetap (huntap) di Gampong Padang Sakti, Kecamatan Muara Satu. Peninjauan dilakukan untuk melihat langsung perkembangan pembangunan sekaligus mengidentifikasi kendala maupun kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan.

Monitoring juga menyasar kawasan Ujong Pacu. Di lokasi tersebut, tim melihat kondisi lahan tambak dan pertanian yang terdampak bencana serta kebutuhan penanganan untuk mendukung pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat.

Selanjutnya, tim meninjau kawasan Cot Trieng untuk melihat kondisi saluran irigasi tersier dan kebutuhan normalisasi. Infrastruktur tersebut dinilai penting untuk memastikan kembali berfungsinya sistem pendukung sektor pertanian di wilayah terdampak.

Dalam kegiatan tersebut, Satgas PRR yang hadir antara lain Laksma TNI Nouldy J. Tangka dari unsur TNI, Kombespol Suwinto dari Polri, Dr. Muhammad Tiggy Rhezandy dari Kementerian Pertanian, Alfiana Nur Az Zahra dari Kemendikdasmen, Agung Dwi H. selaku tenaga ahli Satgas PRR, serta Tengku Syifa Azzhara dari BNPB.

Sayuti mengatakan hasil monitoring akan menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut bersama antara Pemko Lhokseumawe, Satgas PRR Pusat dan instansi terkait.

Ia berharap koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat sehingga pemulihan berbagai sektor terdampak bencana dapat dipercepat.

Menurutnya, rehabilitasi dan rekonstruksi bukan hanya soal membangun kembali infrastruktur yang rusak, tetapi memastikan fasilitas yang dibangun mampu memberikan rasa aman dan mendukung kembali aktivitas sosial maupun ekonomi masyarakat.

Pemerintah Kota Lhokseumawe bersama Satgas PRR selanjutnya akan menindaklanjuti hasil monitoring untuk menentukan langkah pemulihan yang lebih tepat, terukur dan berkelanjutan.[