BOGOR – Wali Kota Lhokseumawe, Dr. Sayuti Abubakar, S.H., M.H., menghadiri Rapat Koordinasi Antarinstansi dan Seremoni Penyerahan DIPA Dana Tugas Pembantuan dalam rangka Percepatan Rehabilitasi/Rekonstruksi Pascabencana di Sumatera Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di Arch Hotel Bogor, Jawa Barat, Senin (5/10/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian penting dari upaya pemerintah dalam memperkuat koordinasi dan sinergi antarinstansi dalam mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di sejumlah wilayah di Sumatera. Rakor tersebut juga menjadi forum untuk menyamakan langkah, memperkuat komunikasi serta memastikan dukungan pemerintah pusat dapat diterima dan dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah dalam proses pemulihan pascabencana.

Dalam kesempatan tersebut, dilakukan pula Seremoni Penyerahan DIPA Dana Tugas Pembantuan sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap pelaksanaan program pemulihan dan pembangunan kembali, khususnya pada sektor perdagangan di daerah yang terdampak bencana. Dukungan anggaran tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari langkah strategis dalam mempercepat pemulihan fasilitas dan sarana perdagangan yang mengalami kerusakan maupun terdampak akibat bencana.

Bagi pemerintah daerah, keberadaan sarana perdagangan memiliki peran penting dalam mendukung keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat. Kondisi pascabencana tidak hanya membutuhkan penanganan terhadap infrastruktur dasar, tetapi juga pemulihan sektor ekonomi agar masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas perdagangan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, dukungan pemerintah pusat melalui Dana Tugas Pembantuan menjadi salah satu instrumen penting dalam mempercepat proses pemulihan tersebut.

Kehadiran Wali Kota Lhokseumawe dalam kegiatan tersebut turut memperkuat koordinasi Pemerintah Kota Lhokseumawe dengan pemerintah pusat, khususnya dalam memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat berjalan secara terarah, efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah. Pemerintah Kota Lhokseumawe terus berkomitmen untuk menjalin komunikasi dan sinergi dengan berbagai kementerian, lembaga serta pemangku kepentingan terkait guna mendukung percepatan pemulihan di wilayah yang terdampak.

Melalui koordinasi yang semakin kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, diharapkan berbagai kebutuhan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat diidentifikasi serta ditindaklanjuti secara tepat. Sinergi tersebut juga diharapkan mampu mempercepat pemulihan sarana perdagangan, menghidupkan kembali aktivitas ekonomi masyarakat, serta menciptakan kondisi yang lebih baik bagi masyarakat untuk kembali menjalankan kegiatan sosial dan ekonomi secara normal.

Pemerintah Kota Lhokseumawe juga memandang bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana harus dilaksanakan secara terpadu dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat serta keberlanjutan pembangunan daerah. Dengan adanya dukungan anggaran, koordinasi lintas sektor dan komitmen bersama, proses pemulihan diharapkan tidak hanya mengembalikan kondisi sebelum bencana, tetapi juga dapat membangun kembali sarana dan prasarana yang lebih kuat, aman dan mampu mendukung ketahanan masyarakat terhadap potensi bencana di masa mendatang.