Perubahan zaman berjalan begitu cepat. Jika dahulu pembangunan daerah hanya diukur dari jalan yang mulus, gedung sekolah yang berdiri, atau pasar yang ramai, kini tolok ukur itu meluas hingga pada aspek digitalisasi. Pemerintah daerah dituntut tidak hanya mampu menyediakan layanan publik konvensional, tetapi juga memastikan warganya memiliki keterampilan untuk hidup, belajar, dan bekerja di tengah derasnya arus teknologi. Salah satu kunci untuk menjawab tantangan itu adalah membumikan literasi digital.

Mengapa Literasi Digital Penting bagi Pemerintah Daerah?

Literasi digital bukan lagi urusan pilihan, melainkan kebutuhan mendasar. Dunia bergerak ke arah digital, dan siapa yang tidak siap akan tertinggal. Menurut laporan indeks literasi digital nasional, masih ada kesenjangan signifikan antara kota besar dan daerah membutuhkan dalam hal akses dan keterampilan digital.

Bagi pemerintah daerah, literasi digital penting karena setidaknya tiga alasan:

1. Efisiensi dan Transparansi – Pelayanan publik akan lebih cepat, sederhana, dan terbuka jika berbasis sistem digital.
2. Partisipasi Masyarakat – Warga dapat lebih mudah menyampaikan aspirasi, kritik, atau usulan melalui kanal digital yang interaktif.
3. Daya Saing Daerah – Daerah yang mampu mengembangkan ekonomi digital, UMKM berbasis teknologi, serta ekosistem inovasi akan lebih berdaya saing.

Tanpa literasi digital yang kuat, semua peluang ini hanya menjadi jargon yang sulit diwujudkan.

Tantangan di Lapangan

Membumikan literasi digital tentu tidak mudah. Ada beberapa persoalan nyata yang kerap ditemui di berbagai daerah:

• Keterbatasan akses internet dan perangkat. Banyak desa masih bergantung pada jaringan lemah, bahkan ada yang belum terkoneksi sama sekali.
• Budaya kerja manual di birokrasi. Sebagian aparatur merasa nyaman dengan cara lama, sehingga inovasi digital sering terhambat.
• Ancaman siber. Makin luas penggunaan teknologi, makin besar risiko pencurian data, penipuan daring, dan penyalahgunaan informasi.
• Arus disinformasi. Masyarakat sering terjebak berita palsu yang menyebar cepat melalui media sosial.

Persoalan-persoalan ini menunjukkan bahwa literasi digital bukan sekadar soal teknologi, tetapi juga soal kesiapan budaya, kebiasaan, dan kesadaran.

Langkah Strategis Membumikan Literasi Digital

1. Peningkatan Kapasitas Aparatur

ASN adalah wajah pemerintah di mata masyarakat. Mereka harus dibekali pelatihan rutin tentang penggunaan aplikasi pemerintahan, manajemen data, dan komunikasi publik di ruang digital. Pemerintah daerah bisa menjalin kerja sama dengan lembaga pelatihan, universitas, hingga komunitas digital untuk mempercepat proses ini.

2. Edukasi Berkelanjutan untuk Masyarakat

Literasi digital tidak bisa sekali jadi. Harus ada program berkelanjutan: kelas literasi di sekolah, pelatihan UMKM tentang pemasaran digital, workshop keamanan digital untuk orang tua, hingga ruang belajar digital di balai desa. Semakin dekat masyarakat dengan teknologi, semakin terbuka peluang mereka untuk maju.

3. Pembangunan Infrastruktur yang Merata

Tanpa internet, literasi digital akan berhenti menjadi mimpi. Pemerintah daerah perlu memperjuangkan perluasan jaringan dengan menggandeng penyedia layanan telekomunikasi, memanfaatkan program pemerintah pusat, atau bahkan membangun inisiatif lokal seperti Wi-Fi gratis di ruang publik.

4. Kolaborasi Multi-Pihak

Membumikan literasi digital bukan tugas tunggal pemerintah. Dunia pendidikan, organisasi masyarakat sipil, komunitas kreatif, hingga sektor swasta harus dilibatkan. Kolaborasi bisa berbentuk program bersama, kompetisi inovasi digital, atau kampanye kesadaran publik di media massa.

5. Penguatan Kanal Digital Pemerintah

Website resmi, aplikasi pelayanan, dan akun media sosial pemerintah daerah harus dikelola dengan serius. Kontennya perlu relevan, bahasanya ramah, dan informasinya cepat diperbarui. Kanal digital bukan hanya papan pengumuman, tetapi jembatan komunikasi yang membangun kepercayaan publik.

Membumikan, Bukan Menggaungkan

Sering kali literasi digital berhenti pada level kampanye atau jargon. Padahal, yang dibutuhkan adalah “pembumian”, yakni menghadirkan literasi digital dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Misalnya:

• Petani yang terbiasa mencari informasi harga pasar lewat aplikasi.
• Nelayan yang menggunakan teknologi navigasi untuk melaut dengan aman.
• Guru yang mengajar menggunakan platform pembelajaran daring.
• UMKM yang memperluas pasar lewat media sosial dan e-commerce.

Contoh nyata inilah yang membuat literasi digital terasa dekat, bukan sekadar wacana.

Penutup

Membumikan literasi digital bagi pemerintah daerah adalah langkah strategis menuju tata kelola yang lebih adaptif, inklusif, dan transparan. Proses ini memang menantang karena menyangkut perubahan budaya kerja, kesadaran masyarakat, hingga pembangunan infrastruktur. Namun, jika pemerintah daerah konsisten, literasi digital akan menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus daya saing daerah.

Era digital tidak menunggu. Jika pemerintah daerah tidak bergerak cepat, kesenjangan akan semakin lebar. Tetapi jika literasi digital benar-benar dibumikan, setiap warga, dari gampong hingga kota, dapat merasakan manfaat teknologi secara nyata. Itulah yang akan membuat daerah bukan hanya mengikuti arus, tetapi juga mampu menjadi motor penggerak perubahan.

Penulis : Ramadhan, S.Sos (Analis Humas Pemerintah Kota Lhokseumawe)