Coffee Morning Bersama Wartawan, Wali Kota Lhokseumawe Tegaskan Komitmen Terima Saran dan Kritik untuk Perbaikan Kota

Lhokseumawe, 14 Mei 2025 – Pemerintah Kota Lhokseumawe menggelar kegiatan Coffee Morning bersama para wartawan yang bertugas di wilayah Kota Lhokseumawe di Aula Kantor Wali Kota, Rabu (14/5). Kegiatan yang berlangsung dalam suasana akrab dan dialogis ini dihadiri oleh ratusan jurnalis dari berbagai media cetak, daring, hingga penyiaran termasuk perwakilan dari organisasi profesi seperti PWI, PWA, IJTI, AJI, dan PFI sebagai bentuk sinergi dan keterbukaan antara pemerintah dengan insan pers.

Wali Kota Lhokseumawe, Dr. Sayuti Abubakar, S.H., M.H., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas peran media dalam menyuarakan aspirasi publik serta mengawal jalannya pemerintahan. Ia menegaskan bahwa pers memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel.

“Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran seluruh insan pers. Saya memang sengaja mengundang seluruh media hari ini. Pers adalah bagian penting dalam mengontrol dan mengkritisi kebijakan pemerintah. Saya membuka ruang seluas-luasnya untuk dialog, masukan, dan kritik yang konstruktif dari teman-teman media demi kemajuan Kota Lhokseumawe,” ujar Sayuti.

Dalam forum tersebut, Wali Kota memaparkan beberapa program prioritas pemerintahannya, antara lain percepatan digitalisasi layanan publik untuk meningkatkan transparansi dan kemudahan akses masyarakat terhadap informasi dan layanan pemerintahan. Ia menyebutkan bahwa transformasi digital menjadi bagian penting dalam upaya membangun tata kelola yang lebih efisien dan responsif.

Selain itu, Wali Kota juga menjelaskan program pengelolaan sampah yang akan segera dijalankan dengan pendekatan “Broeh Jeut Keu Peng”. Program ini dirancang berdasarkan hasil kajian teknis yang telah dilakukan bersama para tenaga ahli, dan ditujukan untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih sistematis, terintegrasi, dan partisipatif.

Menanggapi pertanyaan dari para jurnalis, Sayuti juga menyoroti pentingnya disiplin aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak akan ragu memberikan sanksi kepada ASN yang melanggar disiplin kerja, khususnya yang kedapatan nongkrong di warung kopi saat jam dinas.

“Silakan laporkan kepada kami jika ada ASN yang nongkrong saat jam kerja. Itu akan menjadi bahan evaluasi saya. Kita ingin membangun birokrasi yang disiplin, profesional, dan melayani masyarakat,” tegasnya.

Diskusi juga membahas berbagai persoalan lain di Kota Lhokseumawe, seperti permasalahan pengerjaan pipa Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang bermasalah, kondisi penerangan jalan umum yang belum merata, serta keberadaan sejumlah gedung pemerintah yang terbengkalai. Wali Kota menjelaskan bahwa pihaknya telah memanggil kontraktor terkait, bahkan melakukan pertemuan langsung dengan investor untuk mencari solusi percepatan penyelesaian masalah-masalah tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Sayuti juga menyampaikan rencana pengaktifan kembali Gedung Kesenian Lhokseumawe sebagai pusat kegiatan budaya, seni, dan ruang kreatif bagi generasi muda. Menurutnya, kota ini membutuhkan ruang-ruang publik yang dapat mendorong ekspresi kreatif dan produktif masyarakat, khususnya kalangan pemuda.

Mengenai persoalan pengangguran, Sayuti menegaskan bahwa Pemerintah Kota akan memperkuat sektor UMKM lokal, membuka lapangan kerja melalui masuknya investor, dan terus membangun komunikasi dengan pemerintah pusat guna mendorong percepatan pembangunan infrastruktur serta ekonomi daerah.

Menutup kegiatan tersebut, Wali Kota menyampaikan harapannya agar forum-forum seperti ini menjadi ruang rutin untuk berdiskusi dan menyampaikan aspirasi. Ia menegaskan bahwa komunikasi yang sehat antara pemerintah dan media sangat penting untuk menjaga sensitivitas pemerintah terhadap kebutuhan dan persoalan masyarakat.

“Kegiatan seperti ini akan kita jadikan agenda rutin. Kita perlu terus berdialog dengan media agar pemerintah tetap peka terhadap kebutuhan masyarakat dan bisa mengambil kebijakan yang tepat sasaran,” tutupnya.[]